Kabupaten Tabalong yang kini dipimpin Bupati H Anang Syakhfiani sukses mewujudkan mimpi puluhan tahun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atau WTP dari BPK RI. Hal ini sebagai bukti keberhasilan daerah penghujung Kalsel ini dalam mengelola keuangan dengan baik.
Kesuksesan meraih predikat WTP itu pada Kamis (28/5) bertempat di Aula Pertemuan BPK RI Banjarbaru, Bupati H Anang Syakhfiani didampingi Ketua DPRD H Darwin Awie menerima piagam WTP dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalsel, Yuliandra Tri Kusumo Nugroho.
“Saya ucapkan selamat kepada Kabupaten Tabalong untuk pertama kalinya meraih WTP. Itu artinya laporan keuangannya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” ucap Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel saat sambutannya.
Ungkapan Yuliandra untuk Tabalong pun dirasa benar, sebab menurut rekam sejarah predikat opini yang diperoleh Tabalong, yakni pada tahun 2007 berpredikat Tidak Wajar, sedangkan 2008, 2009, 2010 berpredikat wajar dengan pengecualian (WDP). Kemudian 2011 kembali beropini Tidak Wajar, dan 2012 anjlok diperingkat bawah yakni Disclaimer, lalu 2013 kembali WDP dan 2014 yang diterima di 2015 meraih yang diharapkan yakni predikat WTP.
“Iya sudah puluhan tahun WTP ini dinantikan, dengan raihan opini WTP 2014 ini saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Pemkab Tabalong yang berusaha memperbaiki dan terus mengevaluasi laporan hasil keuangan untuk bisa lebih baik, hingga bisa meraih yang terbaik, yakni opini WTP,” kata Anang sembari menyebut terima kasihnya atas bimbingan BPK RI Perwakilan Kalsel untuk Pemkab Tabalong.
Keberhasilan meraih WTP inipun dianggap Anang merupakan persembahan jajarannya di Pemkab Tabalong untuk masyarakat Bumi Sarabakawa, dan bukti keseriusannya sebagai kepala daerah untuk membangun kabupaten Tabalong. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak DPRD Tabalong berkat dukungannya mendampingi pihak SKPD dalam memperbaiki dan mengevaluasi laporan keuangannya,” kata bupati yang baru satu tahun memimpin Tabalong ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Tabalong H Darwin Awie juga mengaku bersyukur dan gembira atas diperolehnya opini WTP untuk Tabalong. Opini WTP untuk Tabalong dianggapnya merupakan bukti harmonisnya antara Legeslatif (DPRD) dan Eksekutif (Pemkab). Namun, menurutnya sebagaimana peranan DPRD sebagai lembaga pengawas atas kinerja pemerintahan, pihaknya akan terus melakukan kontrol khususnya atas kinerja termasuk keuangan daerah. “Kami di DPRD berharap opini WTP ini merupakan bentuk hasil kinerja bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Terus Kerja Keras Pertahankan WTP
BANJARBARU – Diraihnya opini tertinggi hasil laporan keuangan yakni WTP dari BPK RI Perwakilan Kalsel, bagi Kabupaten Tabalong merupakan hasi kerja keras yang patut dipertahankan. Pemerintah Kabupaten Tabalong pun melakukan ancang – ancang agar hasil memuaskan raihan opini WTP bisa dipertahankan, salah satunya mempersiapkan tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Sebagaimana yang diucapkan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalsel, Yuliandra Tri Kusumo Nugroho, laporan keuangan kali ini merupakan kali terakhir menggunakan basis kas, dan tahun mendatang menggunakan basis akrual murni yang tentunya dalam implementasinya lebih rumit.
Maka itu daerah khususnya Tabalong diminta sudah mempersiapkan segala instrument dan kebutuhan implementasi sistem akrual basis, baik penyiapan terhadap aplikasi SIMDA (Sistem Informasi), kebijakan, sistem akuntansi, kebijakan barang daerah hingga sumber daya manusia pada SKPD.
Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani memastikan pihaknya tidak hanya bisa meraih opini WTP, namun tentunya juga bisa terus mempertahankannya di tahun-tahun yang akan datang. “Kita akan kerja keras lagi dalam mempertahankan WTP, salah satunya dengan menambah pengetahuan SDM para aparatur terhadap pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.
Upaya lain seperti memprogramkan aksen plan bagi perbaikan keuangan daerah tiap SKPD pun bakal dilakukannya tiap minggu. Termasuk juga akan memproitaskan perekrutan CPNS di formasi akunting keuangan dan tak lupa juga memperkuat SDM aparatur tiap SKPD. “pengelolaan keuangan daerah ini bila dilakukan dengan baik dan sesuai aturan berdampak dengan kesejahteraan daerah dan masyarakat kita juga,” kata bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Tabalong, Mahdi Noor turut memastikan pihaknya sebagai SKPD sentral dalam hal pengelolaan keuangan daerah bakal melakukan upaya-upaya nyata dalam mempertahankan WTP.
Juga akan memperkuat SKPD-SKPD dalam hal pengelolaan keuangan. Termasuk merencanakan pembangunan sistem informasi teknologi di semua Kecamatan, agar dsemua laporan dan data dapat dipergunakan dengan baik.
“Pastinya dengan WTP ini, kita tidak akan lupa diri untuk mempertahankannya,” imbuh Mahdi.(fahmi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar