Selama 10 tahun periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berhasil menurunkan jumlah penduduk buta aksara dari 9,55 persen atau 6,39 juta jiwa pada tahun 2005, menjadi 3,85 persen atau 6.165.404 jiwa pada tahun 2013.
“Persentase tersebut telah menunjukan keberhasilan Indonesia dalam memenuhi target Deklarasi Dakkar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS),” ungkap Plt. Direktur Jenderal PAUDNI Hamid Muhammad, pada jumpa pers di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (05/09/2014).
Target Deklarasi Dakkar tentang PUS, Hamid mengatakan, pada tahun 2015 Indonesia dapat menurunkan separuh penduduk buta aksara menjadi lima persen. Berdasarkan capaian penuntasan buta aksara, Pada tahun 1994 Indonesia meraih penghargaan “Avicena Award”, tahun 2006 meraih penghargaan dari Ibu Negara Amerika Serikan Laura Bush dalam acara “The White House Conference on Global Literacy”, dan tahun 2012 Indonesia meraih penghargaan “King Sejong Literacy Prize” dari UNESCO.
Hamid mengatakan, jumlah penduduk buta aksara tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 30,93 persen. Melihat masih tingginya angka buta aksara di Provinsi Papua, maka Kemdikbud merumuskan program Afirmasi Pendidikan Keaksaraan (APIK) di Provinsi Papua. “Melalui program APIK diharapkan percepatan penurunan jumlah penduduk buta aksara di Papua dapat dituntaskan dengan cepat dalam kurun waktu lima tahun ke depan,” tuturnya.
Pengimplementasian APIK, Hamid menjelaskan, dilakukan dengan mengembangkan strategi yang utuh dan menyeluruh melibatkan semua satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Satuan pendidikan tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sekolah formal, Perguruan Tinggi, dan organisasi sosial atau keagamaan.
“Di Perguruan Tinggi dikembangkan program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) yang di khususkan dalam rangka pemberantasan buta aksara di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar